Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) adalah isu serius yang mengancam keberlanjutan bumi kita. Di Indonesia, negara dengan kekayaan alam melimpah, pelaku Pidana LHK kini menghadapi hukuman yang tak main-main. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) gencar melakukan penindakan hukum untuk memberikan efek jera.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menjadi payung hukum utama dalam penegakan Pidana LHK. Undang-undang ini diperkuat dengan berbagai peraturan turunannya, menegaskan bahwa setiap perusakan atau pencemaran lingkungan akan ditindak tegas.
Jenis-jenis Pidana LHK sangat beragam, mulai dari pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pencemaran air dan udara, hingga perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Semua tindakan ini merusak ekosistem dan mengancam keseimbangan alam, sehingga sanksinya pun berat.
Sanksi bagi pelaku Pidana LHK tidak hanya berupa denda yang besar, tetapi juga pidana penjara yang lama. Misalnya, Pasal 114 UU PPLH menyebutkan denda hingga Rp1 miliar dan pidana penjara paling lama 1 tahun bagi penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
Lebih jauh, jika tindak pidana lingkungan mengakibatkan kematian atau luka berat, ancaman pidana bisa mencapai 9 tahun penjara dan denda yang jauh lebih besar, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi lingkungan.
Kementerian LHK, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), aktif melakukan investigasi dan penindakan. Mereka tidak hanya fokus pada pelaku individu, tetapi juga korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan, termasuk kasus pencucian uang terkait kejahatan lingkungan.
Baru-baru ini, KLHK telah menjerat pelaku perusakan lingkungan dan kawasan hutan produksi dengan Pidana LHK berlapis. Tindakan tegas ini diharapkan menjadi peringatan dan pembelajaran bagi pihak-pihak lain agar tidak coba-coba merusak lingkungan demi keuntungan pribadi.
Selain sanksi pidana, pelaku kejahatan lingkungan juga dapat dikenai sanksi administratif dan gugatan perdata. Sanksi administrasi bisa berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Sementara gugatan perdata menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.