Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peran sentral dan strategis dalam Menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama selama periode krusial seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan pelaksanaan agenda-agenda nasional berskala besar. Tugas ini bukan hanya tentang penindakan, melainkan pencegahan dan pengamanan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca-pelaksanaan. Upaya Menjaga Stabilitas selama Pemilu adalah barometer kematangan demokrasi sebuah negara. Polri beroperasi di bawah payung Operasi Terpusat untuk Menjaga Stabilitas seluruh rangkaian kegiatan nasional.
Dalam konteks Pemilu, peran Polri terbagi menjadi tiga fase utama: pra-kampanye, masa kampanye, dan pasca-penghitungan suara. Dalam fase pra-kampanye, fokus utama adalah Pencegahan Konflik Sosial dan menangkal isu SARA atau hoax yang berpotensi memecah belah bangsa. Direktorat Siber Bareskrim Polri, misalnya, selama bulan November 2024, berhasil menindak dan menahan 12 tersangka yang terlibat dalam penyebaran disinformasi yang meresahkan terkait Pemilu. Ini menunjukkan peran aktif Polri dalam melindungi ruang digital. Selama masa pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2025, Polri mengerahkan total 250.000 personel untuk mengamankan lebih dari 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan TNI dan Satlinmas, guna menjamin proses berjalan aman dan lancar.
Selain Pemilu, Polri juga bertanggung jawab penuh atas pengamanan Kegiatan Nasional dan internasional yang memiliki dampak besar terhadap citra dan perekonomian negara. Contoh terbaru adalah pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Economic Forum Asia Pasifik di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 20 hingga 22 Agustus 2025. Dalam operasi pengamanan ini, yang melibatkan pengamanan jalur protokol, venue, dan akomodasi delegasi VVIP dari 21 negara, Polri menerapkan sistem pengamanan berlapis dan zero tolerance terhadap gangguan. Pengamanan ini mencakup patroli udara oleh unit Polisi Udara dan sterilisasi area oleh Satuan Gegana Brimob.
Polri berkomitmen untuk selalu netral, terutama dalam konteks politik, demi Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Publik. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap Kapolres sebelum dimulainya masa kampanye. Dengan mengedepankan komunikasi, pencegahan, dan koordinasi yang kuat, Polri berhasil memastikan bahwa proses demokrasi dan agenda kenegaraan dapat berlangsung tanpa hambatan keamanan yang berarti.