Sengketa pemilikan tanah di berbagai pelosok daerah kini semakin sering berujung pada bentrokan fisik yang memilukan antara masyarakat adat atau petani dengan pihak perusahaan besar. Konflik Agraria yang berkepanjangan ini menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan aset sumber daya alam yang sangat tajam di Indonesia. Sayangnya, dalam banyak kejadian di lapangan, kehadiran Aparat penegak hukum seringkali dipandang tidak netral oleh warga setempat. Alih-alih menjadi penengah yang adil, petugas di lapangan justru sering dituding melakukan tindakan represif demi mengamankan kepentingan investasi pihak swasta yang memiliki modal besar.
Tragedi dalam Konflik Agraria biasanya dipicu oleh klaim tumpang tindih atas hak guna usaha yang diterbitkan pemerintah dengan tanah ulayat yang telah dikelola warga secara turun-temurun. Ketidakjelasan peta ruang dan administrasi pertanahan menjadi celah bagi korporasi untuk melakukan ekspansi lahan secara masif. Di titik inilah peran Aparat menjadi sangat krusial namun juga sangat sensitif. Jika petugas keamanan hanya fokus pada pengamanan aset perusahaan tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan hak hidup masyarakat kecil, maka bentrokan berdarah akan sulit dihindari. Tindakan kekerasan ini mencederai nilai keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan bernegara.
Dampak dari keterlibatan Aparat yang dianggap berpihak dalam Konflik Agraria adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Masyarakat merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana kekuatan modal selalu menang di atas hak-hak dasar warga negara. Korban jiwa dan luka-luka yang jatuh dalam setiap sengketa tanah meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan dan seringkali memicu dendam antargenerasi. Keadilan agraria tidak akan pernah tercapai jika instrumen keamanan negara justru dijadikan sebagai alat pemukul bagi warga yang hanya ingin mempertahankan tanah tempat mereka mencari nafkah harian.
Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendekatan dalam penanganan sengketa pertanahan yang melibatkan Aparat keamanan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan dialog dan mediasi yang transparan, bukan dengan pengerahan kekuatan senjata atau tindakan intimidasi di area Konflik Lahan. Pemerintah melalui Kementerian Agraria harus berani melakukan audit ulang terhadap perizinan perusahaan yang bermasalah dengan warga. Setiap tindakan represif yang dilakukan oleh oknum petugas harus diinvestigasi secara independen dan diberikan sanksi tegas jika terbukti melanggar prosedur standar operasional serta hak asasi manusia.