Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sensitif yang sering kali tersembunyi di balik dinding-dinding rumah karena dianggap sebagai aib keluarga. Padahal, kekerasan ini adalah pelanggaran hukum serius yang merampas hak asasi manusia dan meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Kesadaran untuk bersuara menjadi langkah awal yang sangat berat namun paling krusial untuk mengakhiri siklus kekerasan tersebut. Bagi masyarakat di wilayah Sumatera, memahami cara lapor KDRT adalah pengetahuan yang sangat penting agar setiap individu tahu ke mana harus melangkah saat situasi di dalam rumah tangga sudah tidak lagi aman dan mengancam keselamatan nyawa.
Pihak kepolisian di wilayah Jambi terus berupaya memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Di lingkungan Polres Jambi, terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan domestik dengan pendekatan yang lebih humanis dan empati. Proses pelaporan dimulai dengan mendatangi kantor polisi terdekat atau langsung ke unit PPA. Korban disarankan untuk membawa bukti-bukti pendukung seperti hasil visum dari rumah sakit, bukti foto lecet atau lebam, hingga saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Namun, polisi menegaskan bahwa meskipun bukti fisik belum lengkap, aduan tetap akan diterima sebagai langkah perlindungan darurat bagi korban yang terancam.
Langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian bukan sekadar urusan administratif, melainkan bertujuan utama untuk lindungi saksi dari segala bentuk intimidasi pihak pelaku. Sering kali, saksi merasa takut untuk memberikan keterangan karena adanya tekanan atau ancaman dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, kepolisian bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin bahwa identitas dan keamanan para saksi tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Jaminan keamanan ini sangat penting untuk memastikan bahwa fakta-fakta di lapangan dapat terungkap secara jujur di persidangan tanpa adanya rasa takut yang membayangi pemberi keterangan.
Fokus perlindungan juga mencakup upaya menyeluruh untuk menyelamatkan korban agar terhindar dari kekerasan berulang. Setelah laporan masuk, polisi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah perlindungan atau berkoordinasi dengan Rumah Aman (shelter) jika rumah tinggal korban sudah dianggap tidak kondusif. Penanganan KDRT di wilayah ini juga melibatkan tenaga psikolog untuk memberikan trauma healing bagi korban dan anak-anak yang menyaksikannya. Polisi menyadari bahwa luka batin sering kali jauh lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik, sehingga pendekatan medis dan psikologis berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku.