Pemanfaatan teknologi dalam proses interogasi telah lama melibatkan penggunaan instrumen khusus untuk mengukur respon fisiologis seseorang, di mana alat poligraf menjadi perangkat yang paling sering digunakan oleh institusi penegak hukum di seluruh dunia. Sering disebut sebagai mesin pendeteksi kebohongon, poligraf bekerja dengan prinsip dasar bahwa aktivitas berbohong akan memicu stres psikologis yang secara otomatis direspon oleh sistem saraf otonom. Sensor-sensor pada mesin ini akan merekam perubahan pada detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan, hingga konduktivitas kulit (keringat) saat subjek diberikan rangkaian pertanyaan oleh penguji yang terlatih.
Tingkat alat poligraf dalam memberikan hasil yang valid sangat bergantung pada metodologi tes yang digunakan. Metode yang paling umum adalah Control Question Test (CQT), di mana penguji membandingkan respon subjek terhadap pertanyaan kritis yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol yang bersifat umum. Secara ilmiah, ketika seseorang berbohong, tubuhnya akan melepaskan hormon adrenalin yang menyebabkan perubahan pola grafik pada mesin. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa poligraf tidak mendeteksi kebohongan secara langsung, melainkan mengukur reaksi fisiologis yang diasosiasikan dengan kecemasan atau rasa takut akan ketahuan saat memberikan jawaban yang tidak jujur.
Dalam praktiknya, penggunaan alat poligraf oleh kepolisian sering kali bertujuan sebagai alat bantu investigasi untuk mempersempit daftar tersangka atau memverifikasi alibi. Hasil dari tes ini dapat memberikan petunjuk berharga bagi penyidik untuk menentukan arah pemeriksaan selanjutnya. Namun, otoritas hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, biasanya memperlakukan hasil poligraf sebagai bukti pendukung dan bukan sebagai bukti utama yang berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan adanya faktor manusia yang dapat mempengaruhi hasil, seperti kondisi kesehatan subjek, tingkat kelelahan, atau kemampuan individu tertentu dalam mengontrol emosi mereka secara ekstrem melalui latihan tertentu.
Oleh karena itu, kompetensi dari penguji atau pemeriksa alat poligraf menjadi kunci utama dalam menjamin objektivitas hasil. Seorang pemeriksa harus mampu membangun suasana yang netral agar subjek tidak merasa terintimidasi secara berlebihan yang bisa merusak akurasi data. Proses pra-tes yang mendalam dilakukan untuk memahami kondisi mental subjek agar interpretasi grafik nantinya tidak bias. Diskusi mengenai etika dan legalitas poligraf terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu neurosains, yang kini mulai menjajaki penggunaan fMRI (pencitraan otak) sebagai metode deteksi kebohongan yang mungkin lebih akurat di masa depan.